background

Konsultan KRK

KRK adalah salah satu dokumen atau surat yang dibutuhkan oleh perorangan maupun perusahaan untuk mengajukan dan mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Hubungi Sekarang

Konsultan Keterangan Rencana Kota

KRK adalah salah satu dokumen atau surat yang dibutuhkan oleh perorangan maupun perusahaan untuk mengajukan dan mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Konsultan hadir untuk membantu Anda mengurus pembuatan KRK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  • Penyusunan Kajian
  • Permohonan Pengajuan Rekomendasi
  • Pembahasan dan Pendampingan Teknis

Keterangan Rencana Kota (KRK) merupakan informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada lokasi tertentu (PP 36 Tahun 2005)

Tujuan utama dari perlunya pemilik bangunan mengurus dokumen Keterangan Rencana Kota adalah untuk mengetahui fungsi lahan, GSB, KDB, RTH. Tujuan lainnya yaitu agar perencana mengetahui rencana tata kota dari lokasi yang diajukan untuk mendirikan bangunan. Dengan begitu, pemilik bangunan dan juga perencana tidak akan melanggar zona tertentu yang mungkin saja oleh pemerintah tidak diperbolehkan untuk pendirian bangunan.

Pemerintah daerah wajib memberikan surat keterangan rencana kabupaten/kota untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung.

Kelengkapan Administrasi

Ketahui langkah-langkah, persyaratan, dan dokumen pendukung yang harus disiapkan untuk memastikan proses perizinan Anda berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.hub

  • Formulir permohonan yang telah ditandatangani pemohon

  • Fotocopy identitas diri (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

  • Fotocopy bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun terakhir

  • Fotocopy bukti kepemilikan tanah atau lahan yang sah. Bisa berupa sertifikat tanah, akta jual beli, atau leter C/D SKPT

  • Surat pernyataan yang berkaitan dengan permohonan Keterangan Rencana Kota yang diajukan

  • Untuk permohonan berbadan hukum, harus melampirkan akte pendiri badan hukum (PT, CV, Firma, Yayasan, dan lain sebagainya

  • Surat kuasa (apabila pengurusan KRK yang dikuasakan)

  • Berbagai dokumen yang dianggap perlu. Misalnya seperti rekom ketinggian bangunan dari instansi teknis (DishubKominfo) untuk bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 4 lantai. Selain itu, surat persetujuan atau izin lokasi dari Walikota dimana KRK diajukan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa itu AMDAL

AMDAL adalah studi yang dilakukan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu proyek atau kegiatan yang direncanakan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk penyusunan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL.

Kapan AMDAL diperlukan?

AMDAL diperlukan untuk proyek-proyek besar yang memiliki potensi dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti pembangunan pabrik besar, bandara, atau jalan tol..

Siapa yang bertanggung jawab menyusun AMDAL?

Penyusunan AMDAL biasanya dilakukan oleh konsultan lingkungan yang bersertifikat, bekerja sama dengan pihak pemrakarsa proyek dan instansi pemerintah terkait.

Apa saja tahapan dalam proses AMDAL?

Proses AMDAL terdiri dari beberapa tahap: penapisan (screening), pengumuman, pelingkupan (scoping), penyusunan ANDAL, penyusunan RKL dan RPL, serta penilaian dan persetujuan.

Apa itu UKL-UPL??

UKL-UPL adalah dokumen yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang tidak memerlukan AMDAL tetapi tetap harus mematuhi peraturan lingkungan hidup. Dokumen ini lebih sederhana dibandingkan dengan AMDAL..

Kapan UKL-UPL diperlukan?

UKL-UPL diperlukan untuk proyek dengan dampak lingkungan yang tidak signifikan, seperti usaha kecil dan menengah, pembangunan fasilitas skala kecil, dan sejenisnya.

Bagaimana proses penyusunan UKL-UPL?

Proses penyusunan UKL-UPL melibatkan identifikasi dampak lingkungan dari proyek, rencana pengelolaan dampak tersebut, dan rencana pemantauan untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai rencana.

Siapa yang menyusun UKL-UPL?

UKL-UPL dapat disusun oleh pemrakarsa proyek dengan bantuan konsultan lingkungan jika diperlukan. Setelah disusun, dokumen ini harus disetujui oleh instansi pemerintah terkait.

Apa itu SPPL?

SPPL adalah dokumen yang digunakan untuk kegiatan usaha yang berdampak sangat kecil terhadap lingkungan. Ini adalah bentuk pernyataan dari pemrakarsa usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatannya.

Kapan SPPL diperlukan?

SPPL diperlukan untuk kegiatan usaha yang berdampak sangat kecil, seperti usaha rumahan atau proyek skala sangat kecil yang tidak memerlukan AMDAL atau UKL-UPL.