Konsultan Persetujuan Bangunan Gedung

PBG penting untuk memastikan bahwa pembangunan atau perubahan bangunan gedung sesuai dengan peraturan teknis, keselamatan, dan tata ruang yang berlaku. Ini juga untuk memastikan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penghuninya.

Pengajuan permohonan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen teknis. Rencana teknis bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya rekomendasi dari instansi terkait, seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.

Mengajukan permohonan ke dinas terkait dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Pemeriksaan administrasi dan teknis oleh tim dari dinas terkait. Jika memenuhi syarat, PBG akan diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Formulir permohonan PBG. Gambar rencana arsitektur bangunan. Gambar rencana struktur bangunan. Gambar rencana instalasi utilitas bangunan (listrik, air, sanitasi, dll.). Dokumen kajian lingkungan hidup (jika diperlukan). Izin lokasi dan sertifikat tanah.

Lama proses penerbitan PBG bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan dan hasil pemeriksaan teknis. Biasanya memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan..

Bangunan yang tidak memiliki PBG dianggap ilegal dan bisa dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau pembongkaran bangunan. Selain itu, tidak memiliki PBG juga bisa mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan layanan utilitas publik seperti listrik dan air..

PBG tidak perlu diperbarui selama bangunan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun, jika ada perubahan besar pada bangunan, seperti perluasan atau renovasi, maka perlu mengajukan PBG baru untuk perubahan tersebut.

PBG dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat melalui dinas atau badan yang bertanggung jawab atas perizinan bangunan dan penataan ruang..

Keabsahan PBG dapat dicek melalui dinas terkait di pemerintah daerah setempat atau melalui sistem online jika tersedia. Sertifikat PBG yang sah akan terdaftar dan memiliki nomor registrasi resmi..